Sementara itu, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Teguh Arief Indratmoko mengatakan demi mendukung sukses penyelenggaran pilkada serentak di Kaltim, Korem 091/ASN telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mendukung pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan Panwaslu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dia diperiksa polisi setelah dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan terkait pidato di muka umum dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut tiga di Pilgub Kaltim 2018, Isran-Hadi. Beberapa poin tersebut, diharapkan dapat diperhatikan masyarakat untuk tidak mempercayai segala isu politik uang yang dilakukan paslon nomor urut 2.
Ia melanjutkan, karena pemilihan seperti ini tidak bisa dilakukan melalui zoom meeting, tetapi harus dilaksanakan secara langsung, karena banyak daerah atau desa yang tidak terjangkau internet. Harapannya, jangan karena adanya covid ini masyarakat kita tidak mau ikut berpartisipasi untuk memilih, dan ini perlu kita berikan pemahaman atau sosialisasikan kepada warga baik yang berada di Kecamatan maupun tingkat kampung dan desa. Sementara itu, nama-nama untuk pasangan dari masing-masing calon tersebut juga telah berhembus kencang. Bupati Muharram dengan Syarifatul Syadiah, Wakil Ketua DPRD Berau dari Fraksi Golkar, Wabup Agus Tamtomo dengan Gamalis dan yang terakhir, Seri Marawiyah Makmur dengan Taupan Majid, Kepala Dinas Perhubungan di Kalimantan Utara . Bupati Berau, Muharram pun menyambut baik apa yang telah menjadi keputusan Mendagri dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Menurutnya, ini wajib dan tetap jalan dan tidak harus menunggu adanya Covid-19 ataupun wabah ini berakhir.
Paslon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi mengajukan gugatan sengketa hasil pemungutan suara ulang Pilgub Kalimantan Selatan. Dengan kondisi demikian, KPU bakal bekerja keras agar nantinya masyarakat Bumi Batiwakkal tetap menyaksikan debat kandidat. KPU juga masih mempersiapkan teknis kegiatan, dan untuk tempat acara masih belum ditentukan. Selain itu, masyarakat adat Dayak Desa Marjun juga meminta Presiden melakukan pemantauan dan memberikan sanksi tegas apabila ada oknum yang melakukan tindakan yang bertentangan terhadap ketentuan perundangan dalam persoalan ini. Menanggapi masalah ini, Tenaga Ahli KSP, Sahat M Lumbanraja menyampaikan, pemerintah akan memberikan perhatian untuk melindungi hak ulayat.
Ramadhan juga menegaskan pentingnya kesiapan logistik yang harus diantisipasi sejak dini. Terlebih saat ini kondisi cuaca yang kurang baik, ditambah dengan beberapa hari terakhir kondisi cuaca telah memberikan dampak di daerah, sehingga turut menjadi kendala dalam pengiriman atau distribusi logistik. Termasuk pengadaan alat pelindung diri baru pertugas yang harus segera diadakan sebelum pelaksanaan pilkada. Sementara itu, Ketua Network for Indonesian Democratic Society Indonesia, Dahlia Umar mengatakan, ada atau tidaknya pandemi, money politic tidak bisa dihindari. Sebab, itu bagian dari mental elit politik di Indonesia yang berupaya mencari jalan pintas merih suara.
Alhamdulillah penghasilan dari usaha ini bisa untuk menghidupi anak saya. Akan tetapi selama pandemi ini pendapatan berkurang, karena angkringan banyak yang tutup,” katanya. Dia menyarankan, agar kiranya media massa juga memberikan porsi pemberitaan terkait program-program unggulan dari masing-masing paslon.
Di dunia internasional keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara. Tentu saja indek demokrasi inilah yang dipakai oleh berbagai dunia internasional dalam menilai sebuah negara. Dan selanjutnya dapat mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana berau tugas yang memiliki kewenangan terbatas. Sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi masyarakat. Sri Juniarsih mengatakan, Berau merupakan daerah yang sangat luar biasa dan sudah memiliki potensi untuk menjadikan lumbung pangan. Beberapa wilayah penghasil padi, seperti Labanan, Semurut, Buyung-Buyung dan Merancang.
Bupati Berau Muharram meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena dinyatakan positif Corona (COVID-19). Muharram wafat sekitar pukul 16.45 Wita di RS Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur . Selain itu, lanjutnya, debat paslon juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat agar berbondong-bondong datang ke TPS . Tingkat partisipasi masyarakat diharapkan meningkat meski situasinya pesta demokrasi digelar di masa pandemi Covid-19.
Kepala Divisi Program BMH Yogyakarta Syai’in Kodir mengatakan, dari pengelolaan dana zakat dan sedekah yang dikelola oleh lembaganya selama ini telah didayagunakan melalui berbagai program yang dijalankan, salah satunya program sosial. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Yogyakarta kembali menyalurkan paket sembako Program Keluarga Berkah untuk para dhuafa. Kali ini bantuan disalurkan wilayah di Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat, 19/11). “Meskipun sampah yang ada di pulau ini berasal dari para wisatawan luar daerah tapi masyarakat dan kita semua harus bersihkan sampah itu, agar Pulau Maratua yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kaltim tetap bersih,” katanya. Ia pun menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh terkait hal tersebut.
Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan Penyidik TNI & TNI AD serta Oditur Jenderal TNI untuk lakukan proses hukum. Batas waktu menyampaikan nama pengganti almarhum Muharram selama 7 hari tersebut, kata Budi, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “Dalam hal ini semua masih azas praduga dan tidak bersalah, proses pendalaman saksi dan lainnya masih terus kita lakukan” tutupnya. Kendati demikian, pihaknya tidak akan memaksakan pasien Covid-19 untuk menggunakan hak pilihnya apabila pasien tersebut tidak berada dalam kondisi kritis.
Diketahui, kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Ho Chi Minh, Vietnam, dan tiba di Perairan Muara Berau, Katim, Senin, 6 Desember kemarin. Semula Tim KKP melakukan tes antigen, dan didapati 18 orang positif. Tidak ingin mengambil resiko, maka tim langsung melakukan tes PCR untuk memastikan kondisi semua ABK. Pelantikan kandidat pemenang Pilkada Berau 2010 Makmur–Rifai dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010.
Secara yuridis Kota Samarinda terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Akhirnya, diperoleh hasil tanggal 21 Januari 1668, yang bertepatan pula dengan hari jadi Pemerintah Daerah Samarinda, 21 Januari 1960. Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. Daerah ini memenjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam-Kedeman-Kuaro dan Kuaro Batu Aji sebagai batas topografi. “Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan.
Cawabup paslon 2, Gamalis menambahkan, memiliki komitmen untuk menjadikan Berau sebagai daerah swasembada pangan. Yakni dengan melalukan identifikasi pangan, sehingga bisa tepat mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua harus bisa memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, misalnya saprodi, benih dan pupuk. Kemudian alsintan, peralatan untuk budidaya dari proses hingga pascapanen. Karena tidak mungkin hanya menyuruh petani menamam tanpa memberikan akses jalan. Serta memberikan kepastian kepada petani terkait harga dan pemasaran,” katanya.
Aktivitas penambangan batubara ilegal kian marak dan meresahkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Melihat kondisi ini, Anggota Komisi IV DPR I Made Urip mendesak Mabes Polri turun tangan, memberantas penambangan batubara ilegal itu. Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas ‘Setuju’ atau ‘Tidak’ Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Cegah Penuaan Dini, Lakukan Perawatan Kulit Ini di Usia 20-an, 30-an, dan 40-an Karena faktor itu, banyak orang berusia 20-an yang memiliki tekstur kulit yang mirip dengan oranh berusia 70 tahun. Natal, Luhut Pandjaitan Bersyukur Tren Pengendalian Pandemi Baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Gagal Hapus Konten, Google Didenda Rp 1,39 Triliun di Rusia Denda itu adalah sekitar delapan persen dari pendapatan Google di Rusia.
“Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pemerintahan dan lancarnya pembangunan daerah, yakni dukungan masyarakat dan jajaran DPRD serta kondusifitas daerah mutlak harus dijaga. Saya yakin ketiga hal ini bisa dilakukan, sehingga pembangunan Berau akan berjalan sesuai harapan,” kata Mukmin. Kabupaten Berau Menggelar Pemilihan Bupati pada hari ini Rabu 9 Desember 2020. Kabupaten Supiori Menggelar Pemilihan Bupati pada hari ini Rabu 9 Desember 2020.
Agus Tantomo yang mendapat kesempatan pertama menjelaskan, proses seleksi ketat telah dilakukan oleh Pemkab Berau. Yang menjadi permasalahan, ketika hendak pemilu, maka orang yang dipercayakan memegang jabatan penting di BUMD menunjukan sifat aslinya, memihak kepada salah satu paslon. Menanggapi jawaban Cabup paslon 2, Cawabup paslon 1 Agus Tantomo menegaskan, selama hampir 5 tahun menjadi wakil bupati, dia sangat paham permasalahan wisata di Berau.
Sementara itu, Sri Juniarsih mengatakan, memastikan bahwa anggaran negara sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok. Sumber daya alam yang melimpah dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahtraan masyarakat. Terkait kasus korupsi yang terjadi di kampung, mengingat alokasi dana kampung cukup besar, cabup paslon 2 Sri Juniarsih mengatakan, kerugian yang terjadi akibat adanya korupsi di Kampung Balikukup mencapai Rp 1,2 miliar. Maka dari itu, pihaknya akan memberikan pemahaman tentang penggunaan ADK, melakukan pengawasan agar tidak adalagi aparatur kampung yang terlibat korupsi. Pertanyaan moderator berlanjut, mengenai perekonomian Berau yang 61 persen bergantung pada sektor ekstraktif. Bagaimana strategi meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dari sektor pariwisata di tengah keterbatasan infrastruktur dan anggaran yang tersedia.
Seharusnya BNK berubah menjadi BNNK, sehingga bisa dilakukan penindakan. “Persoalan lainnya, panjang garis pantai di Kabupaten Berau mencapai 628 kilometer, ini yang menjadi titik masuk jalur narkoba. Ini harus ada kerja sama yang baik antara angkatan laut dan kepolisian,” katanya. Minimnya tenaga medis yang selama ini masih menjadi masalah di Berau, akan kami tuntaskan secara optimal. Keluhan mengenai kesehatan di tahun 2019 hanya 25 persen,” katanya.
“Pasangan kandidat Sri Juniarsih-Gamalis meraih elektabilitas tertinggi yaitu 46,57 persen. Dan pasangan kandidat Seri Marawiah-Agus Tantomo memiliki elektabilitas sebesar 32,3 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 21,13 persen,” kata Direktur Eksekutif Indodata Danis Tri Saputra Wahidin dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (27/11). Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. JAKARTA – Kaltim siap melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015.
Adapun dalam penelitian yang dilakukan pihaknya pada 1-10 November 2020, memuat pasangan calon bupati dan wakil bupati Sri Juniarsih-Gamalis yang mengungguli pasangan Seri Marawiah-Agus Tantomo. “Mari berikan dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak ini. Contohnya, mengajak masyarakat untuk tidak golput, sehingga partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin kepala daerah semakin tinggi,” jelasnya. Sederhananya, tentukan dulu persentase selisih suara yang besarannya dari 0,5 persen hingga 2 persen tergantung dari jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota atau provinsi. Setelah itu, dikalikan dengan jumlah perolehan suara terbanyak dari pasangan calon yang menjadi pemenang pilkada sesuai penetapan hasil rekapitulasi KPUD. “Kami mohon kasus ini diberitakan agar keluarga Suryadi di Bulukumba dan Dinas Sosial Pemkab Bulukumba mengetahui dan segera memberikan bantuan.
Shin ingin anak-anak asuhnya menuntaskan pertandingan tersebut dengan kemenangan karena leg pertama kedua tim imbang 1-1. BMKG juga menyampaikan sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, yang membentuk daerah konfluensi di perairan Barat Bengkulu. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengajak semua pihak menjadikan perayaan Natal 2021 sebagai momentum untuk memelihara kerukunan dan toleransi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dilakukan tanpa berlebihan. Pengemudi mobil yang memukul dan tendang remaja di Kota Medan, Sumatera Utara , terancam hukuman 3 tahun penjara. Menurut data Tim Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam, dua kasus aktif itu berasal dari Kelurahan Sadai, Bengkong.
Rakor yang dihadiri seluruh elemen penyelenggara Pemilu, unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini menunjukkan kekompakkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Untuk Kabupaten Berau sendiri dihadiri langsung, Bupati Berau, H Muharram S.Pd MM, didampingi Kadiskominfo, Drs Susila Harjaka, ketua KPU, Budi Harianto S,PdI, dan Ketua Bawaslu, Nadirah S.Pd, Staf Ahli Drs.Salim dan Kabag Pemerintahan Setda Drs. Pilkada Serentak di Berau kali ini diperkirakan akan digelar di pertengahan tahun 2020 dan dipastikan akan ada emoat pasang calon yang bersaing memerebutkan posisi nomor satu dan dua di kabupaten Berau ini. Ia juga mengingatkan agar selalu mengawasi anak-anak agar dalam posisi yang aman dari bahaya banjir, segera mencari daerah yang lebih tinggi ketika banjir terus meluas. Bupati juga mengingatkan masyarakat khususnya yang bermukim di bantaran Sungai Segah maupun Sungai Kelay untuk selalu waspada dan melakukan deteksi dini terhadap kondis luapan air yang berdampak pada genangan di permukiman rumah warga. Desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semakin menguat setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman dinyatakan terpapar virus Corona atau Covid-19.
Muharram dinyatakan positif Corona dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sejak 10 September 2020 lalu. Muharram juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid, yaitu pneumonia berat. Untuk sekarang, pihaknya juga telah mempersiapkan recovery pasca banjir. Sementara pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa di Kampung Merasa debit air juga meningkat. Pihaknya sudah menyiapkan tim huna membantu evakuasi warga, begitu juga Tim Basarnas sudah ditempatkan di dua kampung di Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu.
Ia pun mengajak masyarakat Berau untuk bersyukur telah dikaruniai tanah yang subur karena tidak semua tanah di Kaltim sesubur di Berau. “Kita wajib bersyukur kepada tuhan karena di Berau diberikan tanah yang subur,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja. Lanjut, di dunia internasional keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi penentu indeks demokrasi dari sebuah negara.tentu saja indek demokrasi inilah yang dipakai oleh berbagai dunia internasional dalam menilai sebuah negara. “Tentu banyak bantuan yang dibutuhkan masyarakat di daerah banjir ini.
Untuk nomor urut 1 ditempati pasangan Makmur–Rifai , nomor 2 pasangan Soehartono-Liliansyah atau Solusi dan pasangan Hendry–Amir atau pasangan yang dikenal dengan sebutan Hebat mendapat nomor urut 3. Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.
